Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan Beras 10 Kg Sebanyak 16 Juta Penerima Bansos Pada Januari-Februari 2025

INIKALSEL.COM – Pemerintah Indonesia akan menyalurkan program bantuan pangan beras 10 kilogram akan berjalan pada Januari dan Februari 2025 sebagaimana perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu karena memperpanjang bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) di 2025 sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 30 Desember 2024.

Sesuai usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram akan menjadi enam bulan pada tahun depan.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, sebagaimana yang dikutip INIKALSEL.COM dari Inibalikpapan.com.

Kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa 31 Desember 2024, program bantuan pangan beras 10 kg itu akan berlangsung selama enam bulan kedepan, khususnya untuk penerima manfaat di tahun 2025.

“Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujarnya.

Pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dengan jumlah total beras mencapai 960 ribu ton kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di tahun 2025, bantuan ini tentunya menggunakan database penerima PBP.

Fokus Penyaluran dan Kelompok Sasaran

Program ini dirancang sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk memfokuskan kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.

Bantuan ini juga diadakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.

“Untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Fokus utama adalah kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

Database penerima banpang beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).Rincian data tersebut mencakup, 15,6 juta PBP dari kelompok desil 1 dan 2 dan 400 ribu PBP yang merupakan perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

Dampak Program Bantuan Pangan Beras

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), program bantaun oangan beras berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 680 ribu orang, dari 25,90 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024.

Selain itu, bantuan pangan beras juga memainkan peran penting dalam pengendalian inflasi. Pada tahun 2023, program ini telah berlangsung selama tujuh bulan.

Di bulan September 2023, inflasi beras sempat mencapai 5,63 persen, namun berhasil ditekan menjadi 0,48 persen pada Desember 2023 setelah distribusi banpang beras.

Tren serupa terjadi pada 2024, dengan inflasi beras tertinggi pada Februari sebesar 5,32 persen, yang kemudian turun menjadi 0,94 persen pada Juli 2024 berkat berbagai stimulus bantuan sosial.

Bantuan ini diberikan setelah pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Meski begitu, Arief memastikan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam tetap bebas PPN.***