Presiden Prabowo Subianto Minta Pemerintah Kota Banjarmasin Pangkas Anggaran Belanja, Edy Wibowo Mengatakan Hal Ini 

INIKALSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin diminta untuk pangkas sejumlah anggaran belanja yang dinilai kurang efisien oleh Presiden Prabowo Subianto.

Demi realisasikan arahan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau biasa disingkat BPKPAD, Banjarmasin, Edy Wibowo menerangkan bahwa saat ini arahan tersebut tengah dibahas Pemkot bersama DPRD Kota Banjarmasin.

Semata-mata hal itu untuk dibuat menjadi kebijakan daerah karena ada beberapa dinas yang masih mengajukan usulan tambahan dan khusus untuk usulan perjalanan dinas karena adanya arahan efisiensi dan aturan baru, semuanya akan dipotong.

Diungkapkan Edy jadi tanpa mengecualikan SKPD manapun termasuk pimpinan, perjalanan dinas di luar APBD murni sudah dihilangkan semua, sebagaimana yang dikutip dari jejakrekam.

Lalu pada APBD murni tahun depan pun, pihak Edy akan mengecek seberapa urgensinya perjalan dinas yang akan dilakukan.

Karena apabila perjalanan dinas itu penting, seperti panggilan dan resmi dari kementerian maka dipersilahkan.

Namun kalau itu hanya untuk studi banding atau studi komprehensif harus lebih selektif tentang mana yang bisa memberikan dampak cepat bagi pembangunan Kota Banjarmasin.

Untuk perjalanan dinas ini sendiri pada setiap tahunnya Pemkot harus menganggarkan setidaknya sekitar Rp 100 miliar.

Nilai Rp 100 miliar ini adalah gabungan perjalanan dinas dari SKPD, DPRD Kota, hingga unsur pimpinan.

Contohnya dalam satu tahun itu, rata-rata anggaran perjalanan dinas untuk satu SKPD mencapai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

Namun anggaran tersebut memang semata-mata tergantung seberapa sering keberangkatan dan besar rombongannya.

Lalu, terpisah dari anggaran perjalanan dinas DPRD yang berdasarkan APBD Tahun 2024 atau tahun ini mencapai Rp 32 miliar untuk keseluruhannya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet yang dilakukan pada tanggal 20 bulan Oktober lalu meminta dan menganjurkan agar kementrian atau lembaga untuk bisa melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, tak terkecuali pemerintahan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada kegiatan tersebut, Prabowo mengatakan, “Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajar lagi.”

“Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” arahan Prabowo.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

“Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat,” ungkap Presiden Indonesia.

“Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak!” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi 26 komoditas utama yang harus segera dikerjakan.

Dengan meminta proyek-proyek penting dalam program hilirisasi sekitar 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi.

Dan dibikin daftar untuk mencari dana sehingga akhir tahun 2024 Indonesia bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sehingga uang daerah pun bisa digunakan sebaik mungkin, apalagi dalam program Prabowo terdapat agenda makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil.

Katanya ini merupakan langkah strategis yang krusial bagi kebangkitan bangsa Indonesia dari pemerintah, tak terkecuali di wilayah Banjarmasin.

Tidak hanya itu, dalam pendidikan dan kesehatan juga menjadi bidang yang mendapat perhatian utama, seperti memanfaatkan teknologi.

Hal itu semata-mata untuk mempercepat akses pendidikan serta melanjutkan reformasi kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga kesehatan.

“Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan,” kata Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

“Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya,” kata Presiden.

Adapun politikus 73 tahun itu meminta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai ancaman, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi, serta kebocoran.

Pengusaha dan jenderal purnawirawan TNI yang saat ini menjabat sebagai presiden Indonesia itu memberi arahan agar aparat hukum dan intelijen untuk fokus pada pengawasan serta penindakan tegas dalam upaya menjaga stabilitas nasional.

“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” pria kelahiran 17 Oktober 1951 tersebut.***

Sumber: jejakrekam dan kemenkeu.go.id