MUI Kalsel Tegaskan Politik Uang Haram, Kerja Sama dengan Bawaslu untuk Pilkada Bersih 2024

INIKLSEL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menegaskan bahwa politik uang adalah tindakan haram.
Ketua MUI Kalsel, KH Husin Nafarin, menekankan pentingnya masyarakat menggunakan hak pilih dengan bijak untuk menjamin Pemilihan Kepala Daerah atau disebut Pilkada 2024 yang bersih dan aman.
Pernyataan ini disampaikan Husin Nafarin saat acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel dengan berbagai lembaga stakeholder di Kalsel.
Menurutnya, penggunaan hak pilih yang sesuai hati nurani sangat penting untuk menghindari perselisihan dan menjamin pemilu yang damai.
Husin Nafarin menegaskan bahwa politik uang atau suap adalah perbuatan haram dalam Islam.
Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW: “La’ana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam al-rasyi wal murtasyi wa al-ra-isy,” yang berarti Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya (HR Ahmad dan Thabrani).
Ia menekankan bahwa suap menyogok dan disogok adalah dosa besar yang ancamannya adalah neraka.
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, menjelaskan bahwa ada 18 lembaga dan instansi yang menandatangani perjanjian kerja sama pada acara tersebut.
Beberapa di antaranya adalah MUI Kalsel, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan lembaga pers di Kalsel.
Tujuan dari MoU ini adalah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak guna mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan bebas dari politik uang.
Aries Mardiono juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas selama Pilkada.
Ia menekankan bahwa MoU ini juga bertujuan untuk mencegah politisasi agama, suku, ras, dan golongan.
Selain itu, ia menggarisbawahi peran pers dalam mengantisipasi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax selama Pilkada.
Pers diharapkan dapat mengonfirmasi dan menyanggah berita hoax agar kualitas Pilkada meningkat dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
MUI Kalsel dan Bawaslu Kalsel bekerja sama untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
Dengan mengingatkan masyarakat tentang haramnya politik uang dan pentingnya menjaga integritas dalam pemilihan, diharapkan dapat terwujud pemilu yang bersih, aman, dan berkualitas.
Dukungan dari berbagai lembaga dan peran pers dalam melawan hoax sangat penting untuk mencapai tujuan ini.***
Sumber: Lenterakalimantan.net
BACA JUGA
