Plt Gubernur Kalsel Minta Layanan Perizinan Tak Lagi Dipersulit
INIKALSEL.com – Plt Gubernur Kalsel H Muhidin meminta kepala SKPD serta jajaran lingkup di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerja lebih optimal terutama dalam perizinan.
“Jangan ada lagi ada orang minta permohonan izin lalu dipersulit. Di masa kepemimpinan saya, semua izin wajib dipermudah,” tegas H Muhidin seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Kalsel.
Ia katakan hal tersebut saat hadiri penganugerahan predikat kepatuhan penyelanggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah, kepolisian resor, dan kantor pelayanan di Provinsi Kalsel Tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Rabu (11/12/2024) di Banjarmasin.
Hasil penilaian terhadap Pemprov Kalsel dalam tingkat kepatuhan pelayanan publik dengan nilai 94,48 dan berada di zona hijau.
Nilai ini jadikan Provinsi Kalsel salah satu dari 10 terbaik nasional (the best ten) 2024.
Tak lupa H. Muhidin sampaikan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI atas penilaian ini.
Gubernur Kalsel terpilih ini tetap terima semua arahan serta masukan sebagai perbaikan pelayanan mendatang.
Sehingga pemprov Kalsel dapat lebih tingkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor, terutama di sektor perizinan.
Muhidin juga katakan komitmen Pemprov Kalsel untuk selalu tingkatkan pelayanan publik serta dukung tiap upaya dalam ciptakan pelayanan publik lebih baik.
“Saya sampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda, Polri, serta seluruh ASN yang telah berdedikasi,” ujarnya yang juga sampaikan harapan bahwa penghargaan ini akan memotivasi penerima dalam tingkatkan pelayanan publik.
Ekspektasi Masyarakat Tinggi Akan Layanan Publik
Turut dampingi H Muhidin adalah Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dan Kepala Kanwil Ombudsman Provinsi Kalsel.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman katakan penganugerahan ini bisa berdampak kualitatif yang masyarakat dapat rasakan
Selain Pemprov Kalsel sebagai salah satu best ten 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) jadi Pemda pertama lokus Pemda selam dua tahun berturut-turut.
Terlebih, terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru.
Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut raih nilai tertinggi 9,57 dari 135 lokus penilaian.
Sedangkan seluruh jajaran Polres di Kalsel dapatkan nilai di atas poin 90.
Menurut Rahman, hasil baik ini bukan hasil cepat namun melalui proses panjang serta tenaga dimana peran kepala daerah dan unsur terkait terlibat.
“Penilaian ini jadi tantangan karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi untuk ketersediaan pelayanan publik,” katanya.
Plt Gubernur H Muhidin serahkan piagam penghargaan untuk 10 Pemerintah Kabupaten (pemkab) dan Pemerintah Kota (pemkot) nilai tertinggi.
BACA JUGA
KREDIT
