Kesejahteraan Guru Madrasah Balangan Perlu Dukungan Daerah

INIKALSEL.com – Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Balangan, Saiful Hadi, hadiri rapat dengar pendapat terkait aspirasi guru madrasah di Kabupaten Balangan.
Bertempat di Kantor DPRD Balangan pada Rabu (4/12/2024), acara ini terselenggara oleh Komisi I DPRD Balangan.
Turut hadir dari elemen pendidikan, seperti PGM Indonesia, PGRI, KKMTs, KKMI, IGRA dan KKMA serta beberapa pejabat pemerintahan daerah.
Saiful sampaikan guru madrasah berperan strategis untuk cerdaskan generasi bangsa.
Tetapi, ia akui masih ada kesenjangan, terutama terkait tunjangan serta dukungan daerah.
“Para guru madrasah, baik di negeri maupun swasta, merupakan pilar pendidikan agama yang tak sekadar mendidik secara intelektual. Namun juga bangun karakter. Sudah seharusnya mereka dapatkan perhatian serta dukungan setara,” katanya seperti dikutip dari Info Publik.
Ia katakan bahwa Kabupaten Balangan memiliki APBD 2024 sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut berpotensi besar dukung pendidikan, dalam hal ini termasuk madrasah.
Tetapi para guru madrasah rasakan perhatian akan kesejahteraan mereka belum proporsional apabila dibandingkan sektor lain.
“Rapat ini jadi tonggak perjuangan guru madrasah di Balangan untuk raih kesejahteraan serta kesetaraan hak. Harapannya supaya beri kontribusi lebih besar untuk pembangunan manusia berintegritas serta berkualitas,” imbuh Saiful.
Harapannya adalah rapat ini dapat jadi awal bagus perjuangkan hak guru madrasah di Kabupaten Balangan.
“Kami harap sinergi DPRD, serta pemerintah daerah juga Kementerian Agama selalu terjalin supaya tercipta kebijakan lebih adil serta dukung pendidikan madrasah. Madrasah merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan yang wajib dapatkan tempat setara dalam hal pembangunan daerah,” tukasnya.
Tunjangan Daerah Guru Honorer, PNS dan PPPK serta Pengawas Madrasah
Pada acara tersebut, pembicara utama adalah Dami Huda serta Ato Wartoni dari PGRI Kemenag. Hadir pula H. Supiani dari PGM Indonesia dimana mereka sampaikan poin-poin penting.
Salah satu poin penting adalah usulan tunjangan daerah untuk guru honorer, serta PNS dan PPPK, juga pengawas madrasah.
Selain itu, poin yang ada juga membahas perhatian untuk madrasah swasta, utamanya Madrasah Aliyah.
Tujuannya adalah mendapatkan akses manfaat alokasi pembangunan daerah.
“Harapan kami pemerintah daerah, dengan jumlah APBD besar, bisa alokasikan dana untuk dukung kesejahteraan guru madrasah. Kami percaya kontribusi mereka akan pembangunan daerah akan sangat signifikan,” katanya.
BACA JUGA

